Pangkalpinang – Tim Focal Point Pengarustamaan Gender Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk melalui SK Kepala Dinas Nomor 188.4/113/DKP-I/2024 mengikuti Lokakarya pada tanggal 13-14 Agustus 2024 di Swissbell Pangkalpinang yang diselenggarakan melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan USAID Kolektif.
Menurut Agus Suryadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat pembukaan menjelaskan bahwa “dalam Konstruksi sosial tentunya tidak membedakan peran laki-laki maupun perempuan, namun faktor budaya yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan seperti adanya budaya patriarki.
Pelaksanaan PUG ini adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengamanatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD dan RENJA SKPD.
Kegiatan responsif gender di DKP Provinsi Bangka Belitung dimulai sejak tanggal 27-28 Maret 2024 yang lalu melalui kegiatan Lokalatih di Tanjungpandan Belitung. Kemudian dibentuklah Tim Focal Point dengan penetapan SK terkait Pengarustamaan Gender Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui Anggota focal point ini diharapkan dapat menjadi frontliner/garda terdepan untuk PUG dan pertemuan ini juga sebagai ajang konsolidasi Tim sekaligus untuk peningkatan kapasitas Tim dalam penyusunan Peta Jalan PUG di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditambahkan oleh ibu Leya sebagai narasumber bahwa “ada 8 aspek dalam merancang peta jalan PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sumber Dana, Data Terpilah, Alat Analisis dan Partisipasi Masyarakat”
Aspek Komitmen ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan yaitu Apa bentuk komitmen pimpinan DKP pada PUG?, Apakah Renstra telah mengintegrasikan gender?, Bagaimana dengan rancangan RENSTRA ke dépan? Bagaimana keterkaitan PUG di KKP - DKP Provinsi - DKP Kabupaten/kota? Apakah data terpilah dikumpulkan, dianalisis, dilaporkan, dan dipresentasikan? Apakah komitmen pada PUG terefleksi dalam kesejahteraan nelayan, ekonomi sektor kelautan perikanan, ketersediaan sumber daya serta kapasitas SDM DKP?
Aspek kebijakan, Apa saja Kebijakan Strategi PUG yang diacu oleh DKP Prov Babel? Adakah tindak lanjut nyata kebijakan berupa pelatihan, petunjuk, riset? Apakah terdapat kebijakan PUG yang merubah ‘business process’ di DKP?
Aspek kelembagaan, Apa tindak lanjut dari adanya SK Tim Focal Point PUG di DKP? Apakah peran sudah dipahami? Apakah terdapat tantangannya? Apakah tim Focal Point sudah bekerja? Apakah terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas?
Aspek sumberdaya manusia, Bagaimana proporsi staf DKP Prov Babel berdasar jenis kelamin ? Bagaimana proporsi staf DKP Prov Babel berdasar jenis kelamin? Bagaimana kapasitas dalam PUG dimanfaatkan untuk menjalankan mandat? Apakah pernah terdapat pelatihan gender/PUG? Apakah SDM didukung kebijakan dan infrastruktur sensitif gender?
Aspek sumber dana, Apakah sudah dilakukan analisis gender pada perencanaan anggaran? Apakah sudah dilakukan Gender Budget Statement? Apakah terdapat program untuk kelompok marginal di lingkung DKP Prov Babel? Apakah telah dilakukan gender tagging?
Aspek data terpilah, Apakah terdapat sistem pengumpulan data terpilah di DKP? Data apa saja? Apakah terdapat data kepegawaian DKP terpilah? Bagaimana penggunaan data terpilah tersebut? Apakah terdapat data KUSUKA terpilah? Data nelayan terpilah?
Aspek alat analisis, Apakah analisis gender dipergunakan dalam proses perencanaan? Apakah analisis gender dipergunakan dalam penyusunan Renstra DKP? Bagaimana pemantauan dan evaluasinya? Apakah analisis gender dipergunakan dalam penyusunan kebijakan DKP?
Aspek partisipasi masyarakat, Siapa saja kalangan masyarakat yang terlibat dalam dialog kebijakan? Apakah mereka juga mempertimbangkan aspek gender? Apa saja peran masyarakat di dalam pelaksanaan kebijakan dan program kelautan dan perikanan di Provinsi Babel? Aspek gender apa saja yang mereka angkat di sektor ini?
Peserta yang hadiri juga perwakilan dari Bappeda Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi, Bapeda Kabupaten Belitung, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Pusat Studi Perempuan, Gender dan Anak Universitas Bangka Belitung.
