Pangkalpinang - Dalam rangka mendukung akuntabilitas dan mendukung reformasi birokrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melaksanakan reviu penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bumi Asih, Kamis (30/08/2018) dihadiri oleh tiga puluh orang peserta yang merupakan operator SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) BMN dan KPA seluruh satuan kerja DKP Provinsi dan Kantor Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan di Babel.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dasminto menegaskan penting bagi ASN untuk menyusun laporan keuangan yang benar, transparan dan teruji akutabilitasnya. “Dalam kontek lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan dapat terwujud apabila semua penanggungjawab entitas akutansi tingkat bawah dan unit akutansi kuasa pengguna anggaran dan barang melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah,”ujar Dasminto dalah arahannya.
Ia menambahkan bila Pemprov Babel sudah mendapatkan predikat WTP dalam laporan keuangannya, KKP yang saat ini statusnya Disclaimer juga harus didukung agar juga mendapat predikat WTP. “Predikat WTP ini perlu diupayakan bersama dan tanggungjawab kita bersama, untuk itu saya minta kita saling bersinergi dari mulai perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi sampai rekonsiliasi sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,” tegas Dasminto.
Sementara itu, Kasubbag Perencanaan DKP, Fhores Fherado meminta selain kepatuhan terhadap penyusunan laporan keuangan, Satker lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan juga diminta untuk selalu mengisi laporan monev anggaran sesuai arahan dari Kementerian. “Akuntabilitas kinerja bukan hanya dari laporan keuangan saja,ada beberapa aplikasi pelaporan kinerja seperti e-monev anggaran dari DJA, e-monev Bappenas dan Kinerjaku yang juga harus kita penuhi,” jelas Fhores. “Saya minta mari kita bangun komitmen untuk menyusun laporan keuangan ini secara transparan dan akuntabel, sehingga kita bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meraih status WTP,” tutup Fhores.
