Pangkalpinang – Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja 2019 menyatakan siap dan akan mendukung prioritas daerah tahun 2019 yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. “Tahun 2019 Pemprov menargetkan pertumbuhan PDRB sebesar 5,25, target itu nanti yang akan kita support melalui kegiatan-kegiatan DKP tahun 2019,” kata Padli, Kamis (15/02/2018) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.
Padli mengungkapkan anggaran belanja langsung DKP tahun 2019 dalam dokumen renstra adalah sebesar Rp.75.964.218.460. “Tahun 2019 anggaran DKP yang ada dalam renstra dan sudah dimasukkan ke dalam e-planning sekitar 75 Milyar anggaran itu yang saya minta agar dipertajam lagi dalam RKA sehingga nanti kegiatan yang kita lakukan bisa mendukung indikator sasaran DKP.” Kata Padli dalam kegiatan Rakor Penyusunan Renja DKP.
Adapun sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Bangka Belitung, meingkatnya penyediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan serta wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terbangun dan terkelola dengan baik.
Selain itu Padli menungkapkan anggaran 2019 juga diarahkan untuk mendukung tema dan prioritas RKPD tahun 2019 yaitu Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas. “Pembangunan infrastruktur menajadi salah satu fokus kegiatan oleh karena itu DKP memasukkan anggaran untuk pembangunan cold storage dan dermaga jetty tujuannya tak lain untuk memperkuat infrastruktur di sector kelautan dan perikanan,” Ujar Padli.
Senada dengan Sekretaris Dinas, Kasubbag Perencanaan DKP Fhores Fherado juga menyatakan usulan kegiatan DKP harus juga mendukung indikator kinerja program dan kegiatan. “Sebagai contoh tahun 2019 kita ditargetkan mencapai produksi perikanan tangkap sebesar 215.300 ton, untuk itu kegiatan yang ada di bidang perikanan tangkap diarahkan untuk mensupport produksi perikanan tangkap, salah satu strateginya adalah menyediakan sarana produksi tangkap seperti kapal perikanan beserta alat tangkapnya,”Jelas Fhores.
Sekretaris Dinas juga meminta pegawai untuk mencontoh Gubernur. “Kita contohlah Gubernur kita, bila ada kesempatan monev berjumpa langsung dengan nelayan, pembudidaya tanyakan permasalahan-permasalahan mereka, sehingga usulan kita bisa menjawab kebutuhan dan permasalahan dari nelayan, pembudidaya dan pengolah yang merupakan stakeholder DKP,” Pungkas padli.
