Artikel

Kumpulan artikel informatif seputar pemerintahan, teknologi, dan layanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) Babel 2015
28 Agt 2015

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) Babel 2015

Pangkalpinang, Pemerintah menilai kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih kurang sehingga perlu menggalakkan sosialisasi akan pentingnya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka di luar Pulau Jawa. Terutama masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses permodalan ke sumber pembiayaan lembaga perbankan.Untuk itu, pemerintah setiap tahun melaksanakan gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop) sebagai upaya meningkatkan kemauan masyarakat berkoperasi.Gemaskop diluncurkan memang untuk mensosialisasikan pentingnya koperasi untuk masyarakat. Sasarannya adalah kelompok masyarakat, siswa sekolah menengah umum, dan mahasiswa. Bagi kelompok masyarakat maupun individu yang telah terlibat dalam gerakan koperasi, diharapkan partisipasinya agar semakin aktif. Bagi yang belum jadi anggota koperasi diharapkan segera bergabung. Kegiatan berkoperasi bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang dimaksud mulai dari pendidikan, penyuluhan, seminar, diskusi dan ceramah. Kegiatan Gemaskop diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, sehingga semakin menarik bagi masyarakat.Dalam kegiatan Gemaskop diundang koperasi yang telah berhasil, termasuk yang berhasil meraih penghargaan.kegiatan Gemaskop selalu melibatkan masyarakat luas, sehingga mereka diharapkan semakin dekat dengan koperasi dan semakin sadar keberadaannya.keberadaan koperasi sebenarnya tidak asing bagi masyarakat Indonesia namun masih perlu sosialisasi. Seluruh koperasi skala besar tersebut mencakup jenis koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Unit koperasi besar tersebut selanjutnya dijadikan sebagai penghela kinerja koperasi lain di seluruh Indonesia agar semakin produktif dan berdaya saing dalam eksistensi usaha sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. koperasi tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan koperasi di wilayahnya masing-masing sesuai dengan jenis usahanya. Ini merupakan bagian dari reformasi organisasi koperasi. Lalu koperasi itu akan difasilitasi kepada sumber produktif, terutama sumber pembiayaan dan teknologi,(Untung Tri Basuki, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM). Fasilitasi itu diharapkan bisa mengembangkan usaha yang dijalankan koperasi. Selain itu, agar bisa melakukan restrukturisasi usaha maupun diferensisasi layanan.Program penataan kembali koperasi untuk memenuhi jati diri koperasi.   Peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi merupakan bagian dari agenda besar Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan program revitalisasi terhadap gerakan koperasi.Salah satu perubahan yang dirintis adalah mengubah pola pikir kelompok tersebut, di antaranya mendidik dan memberi pemahaman agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Paling tidak, mereka jadi berani di pasar bebas. Apalagi setelah pemerintah meningkatkan keunggulan komparatifnya, khususnya melalui profesionalisme manajemen. Satu prioritas utama menjadikan koperasi itu kuat dari sisi permodalan adalah mengembangkan partisipasi anggota untuk memupuk keuangan, terutama untuk memperkuat aktivitas transaksi. Eksistensi koperasi akan semakin tangguh apabila telah mempunyai berbagai infrastruktur sebagaimana kehadiran gerakan perkoperasian.Misalnya, kantor sudah ada, struktur organisasi lengkap, dan kantor tidak menumpang. Kelengkapan ini untuk membedakan gerakan koperasi dengan paguyuban.Secara nasional, jumlah koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data terakhir tahun 2014 berjumlah 1.058 unit sementara yang aktif 836 unit , total anggota 106.558 orang dengan volume usaha Rp.15,781,887.34 (juta). Tidak memungkiri 222 unit di antaranya dinyatan tidak aktif. Artinya, tak ada lagi kegiatan usaha, tidak ada pengurus dan papan nama koperais juga tidak ada.Dengan alasan itulah Kementerian Koperasi dan UKM dalam tiga tahun terakhir rutin melaksanakan Gemaskop yang diselenggarakan secara besar-besaran. Dari kegiatan itu diharapkan mampu menunjukkan kembali eksistensi koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Yang paling diharapkan dari kegiatan rutin itu, masyarakat bisa semakin sadar manfaat organisasi koperasi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, bagi masyarakat di perdesaan yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan. Seluruh komponen gerakan koperasi mempunyai kewajiban mengembangkan lembaga koperasi yang menjadi mesin penggerak bagi peningkatan perekonomian seluruh anggota. Untuk meningkatkan kinerja lembaga itu, pemerintah tidak akan pernah lepas tangan. "Jika pemerintah tidak berpihak, bagaimana mungkin jumlah koperasi bisa meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan atau pertumbuhan koperasi secara otomatis meningkatkan jumlah keanggotaan yang sebelumnya sekitar 30 juta, kini meningkat ke angka 56,5 juta. Berdasarkan data-data tersebut, membuktikan bahwa pemerintah selalu mendampingi perkembangannya. Pendampingan tersebut mencakup dari sisi kelembagaan maupun permodalan yeng menjadi kunci utama bagi setiap koperasi meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks ini termasuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dhaya Harta. Secara rinci memasuki tahun ketiga RPJM 2009-2014, pertumbuhan koperasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun mengalami peningkatan sebesar 6,03 persen dari tahun 2010. Jumlah koperasi sampai dengan pertengahan tahun 2012 ini mengalami peningkatan sebanyak 192.443 unit dengan jumlah anggota sebanyak 33.687.417 orang. Salah satu pendukung peningkatan jumlah koperasi yaitu program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dan bersinergi dengan DEKOPIN dan sesuai dengan gerakan revitalisasi koperasi. Peningkatan kinerja kelembagaan dan kinerja usaha atau ekonomi koperasi ini dapat dipastikan pula dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mampu memberikan kontribusinya dalam menurunkan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia khusus nya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun terjadi peningkatan dan keberasilan, masih adanya yang perlu dibenahi antara lain pengawasan operasional koperasi, peningkatan kualitas koperasi, penyalahgunaan nama koperasi dan masih adanya koperasi yang tidak aktif. Situasi keadaan ekonomi yang melambat akhir akhir ini dirasakan oleh banyak pihak, tak terkecuali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pendapatan alias omzet pengusaha kecil ini bisa anjlok hingga 40%. saat ini UMKM jadi fondasi ekonomi nasional. Jika fondasi ini goyah atau sampai roboh, maka ekonomi Indonesia secara keseluruhan bisa ambruk. ada tiga hal yang akan dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kedua, fiskal penyerapan APBN meningkat. Presiden beri trigger untuk terus naikkan serapan APBN dengan  Infrastruktur harus terus ditingkatkan pembangunannya ke berbagai pelosok . Ketiga, tingkat inflasi yang terjaga dengan baik. Saat ini inflasi masih dalam tingkat yang baik meski daya beli masyarakat turun.Serapan anggaran kami optimis akhir tahun bisa besar karena pekerjaan lelang sudah selesai, jadi bisa serap anggarannya. Pemerintah juga sudah menurunkan bunga KUR dari 22% menjadi 12%, ditambah dengan pembiayaan mikro Rp 25 juta tidak perlu pakai agunan. Jangka pendek solusi masalah UMKM adalah ayo bangun koperasi. Kalau belum bisa menembus market dengan cara sendiri-sendiri gabung di koperasi. UMKM jual produk lewat koperasi.(js)

jeffrin PHM Siregar Baca Selengkapnya
Penggunaan Aplikasi SIMAN Dalam Penataan Aset Negara
19 Jun 2015

Penggunaan Aplikasi SIMAN Dalam Penataan Aset Negara

Palembang - Sosialisasi penataan aset negara berupa aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) yang dilaksanakan di Ruang Aula Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan bangka Belitung Gedung Keuangan Negara Lantai 3, Jl Kapten A. Rivai No 4 Palembang, Jumat. (19/06/2015). Pelaksanaan Sosialisasi ini  bertujuan dalam rangka digitalisasi data Barang Milik Negara (BMN) dan optimalisasi pengelolaan dan penataan BMN. Menurut Anita Wihardeni Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)  dalam penatausahaan BMN yang selama ini belum terintegrasi dan optimal sehingga di munculkanlah sebuah aplikasi yang secara online dapat diakses pengguna barang (user)  dan penggelola barang yaitu SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). " Selama ini penatausahaan aset hanya di tingkat satker  atau aplikasi SIMAK BMN dan disampaikan pada saat rekonsiliasi saja sehingga pengawasan dan kendali pengelolaannya tidak dapat diakses langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung. Tetapi dengan adanya aplikasi SIMAN maka segala penatausahaan aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) Satker dapat diakses langsung atas laporan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah  (Korwil)". "Ada beberapa kewenangan  pendelegasian dari pengguna barang kepada pengelola barang yang terdiri dari status penggunaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang" ujar Agus Rodani dalam penyampaian paparannnya tentang RKBMN. Untuk penyusunan  RKBMN yang disampaikan oleh satker dan dilanjutkan kepada Korwil yang disampaikan untuk tahun 2017 disampaikan bulan Januari atau Bulan Februari 2017.  Tahapan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKBMN untuk RKA-K/L TA 2017 adalah untuk 20 K/L yang termasuk 20 K/L dimana termasuk didalamnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan PMK 150 tahun 2014 bahwa Perencanaan pengadaan  dalam hal perencanaan penghapusan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, juga perencanaan pemeliharaan berupa tanah dan/atau bangunan, alat angkut bermotor, bmn selain tersebut  

Sentosa Lumban Toruan Baca Selengkapnya
Potensi Perikanan Di Tuatunu
11 Jun 2015

Potensi Perikanan Di Tuatunu

Pangkalpinang, Kadis DKP Pemprov. Kep. Babel Ir.Sarjulianto, Dipl, SE, melakukan monitoring ke tambak ikan di daerah Kelurahan Tuatunu pekan lalu didampingi Kepala Bidang perikanan Budidaya, Drs.Zulkarnaini ke tambak perikanan milik Sugiarto. Kita memang harus melakukan monitoring secara berkala kepada petani tambak ikan Nila, Patin, gurami, Lele dan mas untuk memantau yang mereka butuhkan dalam mengembangkan usaha , imbuh Kadis DKP. Dalam pemantauan tersebut didampingi oleh Kabid perikanan Budidaya dan kelompok masyarakat petani tambak dari wilayah Tuatunu, tampak Kadis DKP berjalan menyusuri tambak ikan Nila, patin, lele dan mas dengan luas 3 Hektar. Sarjulianto tidak menyangka bahwa di wilayah Tuatunu terdapat tambak perikanan masyarakat yang luas dan memiliki potensi besar untuk berinvestasi di kemudian hari, imbuh nya. Terlebih lagi dalam ukuran tambak 1 petak berukuran 4 meter X 5 meter tersebut mampu berisi ikan lele hingga 7000 lebih ekor dengan masa panen 3 bulan. Diasumsikan jika petani tambak memiliki lahan hingga 1 Hektar berarti kurang lebih 100 petak tambak dapat di upayakan, dengan harga perkilogram Rp.20.000,-/kilo  berarti nilai keuntungan per tambak 3 juta, dikalikan 100 tambak berarti betapa banyak nilai ekonomis yang bisa diraup oleh petani tambak Tuatunu setiap 3 bulan, tegas kadis DKP. Sugiarto menyatakan bahwa masing masing petani tambak dari kelompoknya yang berjumlah 12 orang  memiliki 1- 2 hektar lahan, jadi jika dikalkulasikan semua maka berapa besar nilai ekonomis yang bisa di raup oleh mereka. Imbuh Zulkarnaini menambahkan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari DKP perlu dibentuk suatu kelompok petani tambak yang berjumlah minimal 6 orang petani tambak yang aktif dan memiliki tambak. Usaha yang kami lakukan dirintis sejak tahun 2005 dengan luas beberapa petak tambak dan terus berkembang kini menjadi 1-2 hektar ungkap Sugiarto. Usaha pembudidaya ikan lele pada mulanya mengimpor benih dari Sukabumi.Secara berkelanjutan berkembang melakukanusaha budidaya ikan nila, patin dan mas, jelas Sugiarto. Bahkan sekarang usaha kami mulai berkembang melakukan usaha budidaya ikan Sapil. Jenis ikan ini termasuk jenis ikan konsumsi dan non konsumsi (ikan hias). Hanya saja masih banyak para petani masih bingung jenis ikan ini masuk konsumsi atau bukan, ungkap nya. Dan jenis ikan Sapil ini memiliki daya hidup yang lama 15-20 menit tanpa air dengan harga nilai jual berkisar Rp.50.000-Rp.60.000/Kg , dengan wilayah pemasaran ke Palembang. Sementara pakan ikan air tawar masih  pelet, sisa kulit rajungan, limbah ikan dan bahkan jeroan ayam. Sugiarto menjelaskan bahwa untuk meningkatkan usaha mereka maka diperlukan bantuan dari pihak DKP  mesin olahan pakan ikan untuk menghaluskan kulit rajungan,  alat perebusan pakan yang memiliki kapasitas 50 liter dan bantuan bibit ikan berjumlah 20.000-50.000 benih. Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maka perlu membentuk suatu kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)  agar dapat menerima bantuan, papar Zulkarnaini. Hal yang mengejutkan bagi Kadis DKP yakni terdapat lobster alami di wilayah tersebut, yang jika di budidayakan maka bisa berpeluang menjadi potensi besar bagi masyarakat. Dengan harapan demikian dapat membuka usaha dan peluang kerja bagi masyarakat di wilayah Tuatunu ungkap Sugiarto menegaskan.

jeffrin PHM Siregar Baca Selengkapnya
Ciptakan KORPRI Yang Mandiri dan Bermartabat
25 Mei 2015

Ciptakan KORPRI Yang Mandiri dan Bermartabat

Pangkalpinang – Pelaksanaan Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan (STOK) yang dilaksanakan di Ruang Mangkol Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Senin (25/05/2015). Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi strategis dalam kehidupan bangsa dan negara yang merupakan aparatur dan administratur  sebagai penggerak roda birokrasi. Oleh karenanya seluruh pegawai negeri memiliki 3 peran utama: Sebagai abdi negara yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan undang undang dan konstitusi  Indonesia. Sebagai abdi negara yang memberikan pelayanan publik Sebagai abdi negara yang memberikan dukungan keseharian dari pusat sampai ke daerah. “Sosialisasi ini merupakan wahana konsultasi, koordinasi dalam memecahkan berbagai kendala yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten kota, hendaknya memberikan manfaat dan merupakan organisasi yang solid” jelas Sudirgantoro, S. Ag di sela sela kata sambutannya. Begitu juga ke depan diharapkan KORPRI menjadi wadah dalam menciptakan KORPRI yang mandiri dan bermartabat, sesuai dengan juga dengan perundangundangan yang berlaku. Sosialisasi Struktur Organisasi Tingkat Kepengurusan (STOK) yang dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh Perwakilan dari Dinas, Badan, Biro, Kementerian Agama, BUMD yang ada di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.

Sentosa Lumban Toruan Baca Selengkapnya
Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional
12 Mei 2015

Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional

Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional I. LATAR BELAKANG       Organisasi birokrasi dihadapkan pada harapan masyarakat yang semakin tinggi. Agar organisasi birokrasi semakin mampu bekerja secara profesional, efektif dan efisien, maka diperlukan pemetaan yang lengkap dan menyeluruh atas seluruh informasi jabatan dalam organisasi yang dikenal dengan Analisis Jabatan.         Sesuai dengan Perka BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan, diharapkan proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Uraian tugas menjadi informasi yang paling penting dalam proses analisis jabatan. Dengan adanya analisis jabatan dapat dilakukan pemetaan organisasi tersebut . Sehingga akan diperoleh informasi yang akurat untuk menyusun program dan kegiatan penataan manajemen sumber daya aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan serta perencanaan pendidikan dan pelatihan.        Analisis jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan, kemudian menyadurnya ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat informasi tentang jabatan dalam organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan jabatan dan peningkatan kompetensi jabatan. Dan hasil dari hal tersebut dapat di lihat pada peta jabatan sebuah organisasi.         Analisis jabatan yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan kurang lebih 17 informasi jabatan yang akurat, dan kemudian dapat dijadikan bahan baku baik untuk proses pengelolaan SDM, seperti evaluasi jabatan, rekrutmen dan seleksi, manajemen kinerja, penyusunan kompetensi dan pelatihan. II. TUJUAN Tujuan dari Analisis Jabatan, antara lain : 1. Tujuan Kelembagaan     Analisa Jabatan dapat digunakan untuk tujuan kelembagaan, antara lain : Penyusunan organisasi baru. Penyempurnaan organisasi yang ada saat ini. Peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan. Penyempurnaan fungsi tiap jabatan. 2. Tujuan Manajemen Kepegawaian     Analisa Jabatan dapat digunakan untuk tujuan kepegawaian, antara lain : Perbaikan sistem rekrutmen/seleksi pegawai. Informasi penting penilaian jabatan. Penyusunan jenjang karir (Career Planning). Penyempurnaan pola mutasi/promosi/rotasi. Perbaikan program pelatihan dan pendidikan pegawai. 3. Tujuan Ketatalaksanaan     Analisa Jabatan dapat digunakan untuk tujuan ketatalaksanaan, antara lain : Penyusunan dan penyempurnaan standarisasi kerja dan sarana pekerjaan. Penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja. Penyusunan dan penyempurnaan metode dan analisa ketatalaksanaan pekerjaan. III. KELUARAN          Keluaran (output) kegiatan ini adalah Dokumen Analisis Jabatan yang memuat mengenai Peta Jabatan dan Informasi Jabatan sebanyak 16 Informasi Jabatan, termasuk di dalamnya rincian tugas, wewenang, pengalaman kerja, syarat jabatan, hasil kerja, bahan kerja, kompetensi, dan lain-lain. IV. HASIL         Hasil (outcome) dari Analisis Jabatan ini, antara lain : Masukan utama bagi penataan kelembagaan (penyusunan, pengembangan, penyempurnaan unit dan hubungan tata kerja organisasi), penataan kepegawaian (pengadaan, pengelolaan administrasi dan jenjang karir) dan penataan ketatalaksanaan (sistem dan prosedur kerja). Menyelaraskan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan sumber daya manusia aparatur. Meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengukuran evaluasi jabatan sebagai salah satu basis perhitungan tunjangan kinerja pegawai.  

Sentosa Lumban Toruan Baca Selengkapnya
Rakernis Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2015
29 Apr 2015

Rakernis Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2015

Pangkalpinang, Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakilkan oleh kepala bidang Kelautan dan Pengawasan, Kristiatlizar,A.Pi, membuka Rakernis Terpadu Tingkat Provinsi. Peserta dihadiri oleh 21 orang yang berasal dari kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 28-29 April 2015 berlokasi di Ruang Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pembukaan Rakernis, Kabid Kelautan Pengawasan dan Pesisir  menyatakan bahwa potensi budidaya di Kepulauan Bangka Belitung sangat menjanjikan dan besar. Terlebih  jika dilakukan eksploitasi dengan mengacu kepada kearifan lokal yang mampu berorientasi kepada nilai. Meski demikian terdapat kendala utama di Pulau Bangka Belitung, stok bahan baku air tawar yang terbatas kalamana musim kemarau sangat memberatkan.Terlebih untuk Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) berlokasi di Kabupaten Bangka, Balai Benih Ikan Sungai (BBIS) di Kabupaten Belitung , Balai Benih Ikan Air Payau (BBIP) di Kabupaten Belitung. Dalam pemberian materi kepada peserta Rakernis, sebagai narasumber dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Sesditjen Perikanan Budidaya selaku Kasubbag Perencanaan Eki Djouhar Fuad, M.Si, dari direktori Produksi selaku Kasubdit Air Tawar Ir.Rahma Farida, Direktorat Perbenihan Erigenius Patongloan. Sesditjen Perikanan Budidaya KKP mengungkapkan bahwa jumlah realisasi nilai produksi di Indonesia mengalami kenaikan sesara berkala dengan kisaran 9,29 Juta ton (2013) untuk rumput laut, ikan konsumsi 3,37 juta ton (2013), udang 0,64 juta ton (2013) dan ikan hias 1,19 milyar (2014). Realisasi anggaran DKP Pemprov.Kep.Babel di tahun 2014 terserap Rp.1.362.266.190 (89,30%) untuk dana Dekonsentrasi dan Rp.216.434.500 (37,94%) dari dana Tugas Pembantuan (TP) sementara alokasi anggaran (DEKON,TP dan DAK) di tahun 2015 senilai Rp11.721.418.633. Eki Djouhar Fuad  menjelaskan, pencapaian tujuan sasaran visi dan misi mampu berhasil digapai kalamana dilengkapi dengan komponen kegiatan diantaranya, pengembangan POSIKANDU dan standar teknis laboratorium hama penyakit ikan (HPI) dan residu serta surveilance terhadap penyakit ikan penting di sentra produksi budidaya, monitoring kualitas lingkungan dan residu antibiotik pada perikanan budidaya, pembinaan dan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) di unit pembenihan skala besar dan kecil. Kemudian imbuh  Sesditjen Perikanan Budidaya KKP, produksi induk unggulan dan pengembangan kebun bibit rumput laut kultur jaringan di sentra budidaya rumput laut, penyusunan rancangan SNI 3 bidang perikanan budidaya, pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya yang terintegrasi dengan pengolahan produk perikanan, pengelolaan saluran tambak partisipatif (PITAP), dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Sebagai langkah akhir mewujudkan visi yakni dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk memakmurkan rakyat, ungkap Eki Djouhar Fuad, M.Si, diperlukan beberapa isu strategis yakni kemandirian perikanan budidaya nasional, keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya, ketahanan pangan dan gizi nasional, marine culture, kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya, dan infrastruktur perikanan budidaya.(js)

Jeffrin PHM Siregar (penulis), Fotografer, Sentosa Lumban Toruan, Editor, Mudtia Sahiddin Baca Selengkapnya