Pangkalpinang- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten dan Kota tahun 2019, Rabu (29/03/2018) di Hotel Puncak Pangkalpinang.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi, Syahruddin mengatakan bahwa program dan kegiatan antara kabupaten dan kota, provinsi dan pusat haruslah selaras.
"Usulan program dan kegiatan antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat harus sinkron dan selaras sehingga outcome program sesuai RPJMN dan RPJMD bisa tercapai," jelas Syahruddin saat mewakili Sekretaris Daerah membuka kegiatan.
Ia menambahkan Bangka Belitung sebagai provinsi bercirikan kepulauan semestinya berbeda kebijakan penganggaran dengan provinsi daratan. "Untuk besaran DAU antara provinsi kepulauan dan provinsi daratan seharusnya tidak sama karena konektivitas provinsi kepulauan tidak selancar dan semurah pada provinsi daratan, " imbuh Syahruddin.
Melalui kesempatan tersebut Syahruddin juga berharap agar Pemerintah Pusat untuk segera membuat Peraturan atau Undang- Undang yang mengatur daerah provinsi yang bercirikan kepulauan. "Saya sampaikan karena ada narasumber dari Kementerian dalam Negeri kiranya Pemerintah Pusat segera menerbitkan peraturan khusus tentang daerah atau provinsi kepulauan," Tutup Syahruddin.
Sinkronisasi Program dan kegiatan dengan Kabupaten dan Kota merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Dinas Perikanan dan Bappeda Kabupaten Kota.
Sekretaris DKP Provinsi, Padli mengatakan tujuan kegiatan ini diantaranya untuk memberikan informasi mengenai kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan baik di Kabupaten dan Kota maupun di tingkat Provinsi. "Selain itu harapannya nanti kita bisa menyinkronkan usulan-usulan baik APBN maupun DAK dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai di tingkat pusat bisa selaras, jadi nggak berjalan sendiri- sendiri," Imbuh Padli.
Pangkalpinang- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten dan Kota tahun 2019, Rabu (29/03/2018) di Hotel Puncak Pangkalpinang.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi, Syahruddin mengatakan bahwa program dan kegiatan antara kabupaten dan kota, provinsi dan pusat haruslah selaras.
"Usulan program dan kegiatan antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat harus sinkron dan selaras sehingga outcome program sesuai RPJMN dan RPJMD bisa tercapai," jelas Syahruddin saat mewakili Sekretaris Daerah membuka kegiatan.
Ia menambahkan Bangka Belitung sebagai provinsi bercirikan kepulauan semestinya berbeda kebijakan penganggaran dengan provinsi daratan. "Untuk besaran DAU antara provinsi kepulauan dan provinsi daratan seharusnya tidak sama karena konektivitas provinsi kepulauan tidak selancar dan semurah pada provinsi daratan, " imbuh Syahruddin.
Melalui kesempatan tersebut Syahruddin juga berharap agar Pemerintah Pusat untuk segera membuat Peraturan atau Undang- Undang yang mengatur daerah provinsi yang bercirikan kepulauan. "Saya sampaikan karena ada narasumber dari Kementerian dalam Negeri kiranya Pemerintah Pusat segera menerbitkan peraturan khusus tentang daerah atau provinsi kepulauan," Tutup Syahruddin.
Sinkronisasi Program dan kegiatan dengan Kabupaten dan Kota merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Dinas Perikanan dan Bappeda Kabupaten Kota.
Sekretaris DKP Provinsi, Padli mengatakan tujuan kegiatan ini diantaranya untuk memberikan informasi mengenai kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan baik di Kabupaten dan Kota maupun di tingkat Provinsi. "Selain itu harapannya nanti kita bisa menyinkronkan usulan-usulan baik APBN maupun DAK dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai di tingkat pusat bisa selaras, jadi tidak berjalan sendiri- sendiri," Imbuh Padli.
