Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan PP No. 41 Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari satu  orang kepala dinas(Pejabat Eselon II), 5 Orang Pejabat Eselon III yang memimpin  Sekretariat dan Bidang  serta 4 orang Pejabat Eselon III yang memimpin UPTD di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan.  Masing-masing eselon III membawahi 3 orang pejabat Eselon IV dengan demikian terdapat 27 Jabatan Eselon IV lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Tugas : memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi:

  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

 

  • Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan

Tugas : mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengoordinasikan bidang-bidang.

Uraian tugas Sekretariat meliputi:

  1. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
  2. memverfikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  3. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
  4. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  5. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  6. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  7. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan serta UPTD; mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
  8. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
  9. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
  10. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;
  11. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  12. memverifikasi kajian dan pertimbangan;
  13. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  14. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  15. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Subbabg yaitu :

  1. Subbag Perencanaan
  2. Subbag Umum
  3. Subbag Keuangan

 

  • Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

  1. memverifikasi rumusan kebijakan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan dan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan konservasi laut daerah serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
  2. mengoordinir perencanaan program kerja bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan dan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan konservasi laut daerah serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
  3. mengoordinasikan integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain yang terkait dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil;
  4. mengawas dan memverifikasi konsep rekomendasi perizinan lingkup bidang pengelolaan ruang laut;
  5. mengoordinir pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
  6. mengevaluasi dan memonitoring pengelolaan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
  7. mengawasi mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ruang laut berdasarkan rencana operasional dinas kelautan dan perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  9. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

  1. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut
  3. Seksi Konservasi dan rehabilitasi Ekosistem pesisir.

 

  • Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perikanan tangkap.

Uraian tugas Bidang Perikanan Tangkap meliputi:

  1. memverifikasi rumusan kebijakan perikanan tangkap;
  2. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi;
  3. mengkoordinir serta mengawasi rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin
  4. pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  5. mengawas dan membina fasilitasi pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, penyiapan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, penyiapan rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  6. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  7. mengendalikan pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi, penyiapan rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, penyiapan rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  8. mengevaluasi program kebijakan teknis perikanan tangkap;
  9. mengevaluasi bahan fasilitasi sarana penangkapan ikan dan prasarana perikanan;
  10. mengevaluasi bahan fasilitasi pengelolaan sumber daya perikanan;
  11. mengevaluasi bahan fasilitasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
  12. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perikanan tangkap;
  13. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

  1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan
  2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  3. Seksi Sarana & Prasarana Perikanan

 

  • Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan.

Uraian tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan meliputi:

  1. memverifikasi rumusan kebijakan teknis Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  2. mengoordinasikan perencanaan program kerja bidang Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  3. mengoordinasikan integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain yang terkait Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  4. mempromosikan kebijakan dan pelaksanaan bina usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
  5. memverifikasi rekomendasi perizinan lingkup bidang pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
  6. mengkordinir fasilitasi bantuan permodalan dan pemasaran usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
  7. membina usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
  8. mengawas bahan rekomendasi penerbitan izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota;
  9. mengevaluasi data dan informasi terkait pengembangan usaha, permodalan dan pemasaran serta investasi usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
  10. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  11. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bidang Perikanan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

  1. Seksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
  2. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi Usaha Perikanan
  3. Seksi Usaha Perikanan Budidaya

 

  • Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

  1. memverifikasi rumusan program dan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
  2. mengoordinir perencanaan program kerja bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
  3. merancang dan mempromosikan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
  4. mengoordinasikan integrasi dan sinkronisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tindak pidana perikanan dan illegal fishing dengan instansi terkait
  5. mengoordinir penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan pengawasan penangkapan ikan;
  6. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pembudidaya ikan;
  7. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  8. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut Provinsi;
  9. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan usaha perikanan;
  10. mengoordinir penyiapan dan evaluasi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
  11. mengoordinir penyiapan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wp3k, penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan/illegal fishing;
  12. membina dan memimpin sosialisasi terkait penaatan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
  13. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  14. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan  Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dibawahnya terdapat 3 Seksi yaitu :

  1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan 
  2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan
  3. Seksi Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.
 
 
   
Tags: 
Struktur Organisasi DKP Provinsi Bangka Belitung