Wilayah pesisir dan lautan merupakan sumberdaya potensial di Indonesia. Potensi tersebut diantaranya potensi sumber daya perikanan. Provinsi Kepulauan Bangka Beltung merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di perairan darat dan laut. Potensi yang melimpah tersebut sangat erat kaitannya dengan produksi dan konsumsi ikan. Sehingga dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi ikan diperlukan kebijakan startegis untuk mengatasi fluktuasi harga ikan. Tingginya konsumsi ikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Beltung tidak terlepas dari peningkatan hasil produksi nelayan yang mengalami fluktuasi. Musim penangkapan ikan akan berpengaruh pada produksi hasil tangkapan dan juga harga ikan. Adanya kenaikan dan penurunan produksi, maka harga ikan laut menjadi tidak stabil (fluktuasi) sehingga berpengaruh pada pendapatan nelayan.
Fluktuasi harga pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen, jika terjadi kelebihan pasokan maka harga komoditas menurun sebaliknya begitu juga jika terjadi kekurangan pasokan. Selain hal tersebut, karakteristik komoditas ikan laut segar cepat rusak/membusuk dan kurangnya informasi harga menyebabkan posisi tawar menawar nelayan lemah dalam menentukan harga sehingga nelayan hanya dapat bertindak sebagai price taker dan supplier sebagai price maker.
Pengaruh fluktuasi harga ikan dapat menyebabkan inflasi karena kurangnya pasokan ikan dan peningkatan permintaan sehingga membuat harga ikan menjadi mahal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kontribusi dan koordinasi instansi terkait dalam penetapan daftar harga patokan awal. Seperti yang diketahui selama ini untuk informasi harga tingkat konsumen bahan pokok termasuk dua jenis ikan kembung dan ikan tenggiri dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Beltung. Sedangkan untuk informasi harga ikan utamanya jenis ikan penyebab inflasi sebaiknya dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Beltung.
Adanya koordinasi antar instansi tersebut dapat menjadi dasar pembuatan aturan/kebijakan terkait penetapan harga patokan awal dari nelayan kepada supplier dengan mempertimbangkan biaya operasional nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Beltung. Untuk margin harga di tingkat supplier ke konsumen dengan mempertimbangkan biaya operasional supplier oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Beltung akan menjadi salah satu cara efektif pengendalian fluktuasi harga ikan.
Pengawasan pasokan ikan melalui penambahan sarana penyimpanan ikan dan adanya koordinasi antar instansi tersebut dapat mewujudkan kestabilan harga ikan sehingga kesejahteraan nelayan meningkat, masyarakat mendapatkan informasi harga dan stok ikan yang stabil.
