Pangkalpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Penganggaran Responsif Gender bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air itam, Senin (01/06/2015).
Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional dan dipertegas lagi dengan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, maka pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutan yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada tiga hal pokok di Bangka Belitung yakni pertanian, perikanan dan pariwisata, diharapkan dari ketiga sektor hal ini mampu di akomodir oleh kaum perempuan, sebagai bukti dengan kehadiran Menteri Kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti mampu memberikan terobosan dalam bidang kemaritiman dan kelautan dengan pendekatan potensial maping. Peran kaum perempuan dan kontribusi diharapkan untuk mampu memajukan di sektor perikanan, imbuh Sarjulianto.
Narasumber dalam kegiatan tersebut hadir Sumini Yuliastuti Kepala BPPKBPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H. Haris Setiawan, S. Pi, MT Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Fhores Fherado, MPS, M.Eng Kasubbag Perencanaan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota, dan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengintegrasian gender, sudah merupakan suatu kewajiban di lingkungan pemerintahan dalam melakukan perencanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk perencanaan yang berperspektif gender. Pengarusutamaan gender juga merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap isu global yang menjadikannya sebagai salah satu main stream (arus utama), yaitu pola pendekatan baru pembangunan masyarakat di abad modern ini. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat konsisten dan berkomitmen dalam melaksanakan program pengarusutamaan gender, diantaranya adalah Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
Tidak optimalnya peran serta perempuan di dalam berbagai bidang disebabkan adanya faktor budaya dominasi laki-laki dan dampak peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender. Faktor lainnya kualitas kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak juga masih jauh dari harapan.
