Pangkalpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Babel mendukung kebijakan one data atau satu data KKP yang mulai diterapkan kementerian mulai 2017 lalu.
Menurut Sekretaris DKP, Padli kebijakan satu data bukan hanya milik KKP saja, Pemprov Babel melalui Bappeda juga BPS Provinsi mulai menerapkan Babel Satu Data. "Karena kebutuhan akan data yang akurat sebagai sumber penyusunan rencana pembangunan sekaligus bahan pengambilan kebijakan menjadi semakin urgent jadi kami sangat mendukung kebijakan ini," jelas Padli, Selasa (03/04/2018).
Program Satu Data KKP merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Data dan Statistik Pusdatin KKP, Ismayanti mengungkapkan keunggulan satu data KKP adalah akses data bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu penyimpanan data juga lebih terjamin karena tersimpan dalam satu media dan portal.
Ia menegaskan KKP sangat serius dalam hal SDM pengelola data. "Kami punya 5.138 orang pengolah data, 27 orang validator yang ada di pusat, validator kabupaten kota sebanyak 943 orang dan 68 orang validator provinsi, semuanya ditetapkan dengan SK Menteri, sudah dibekali pelatihan dan semua menandatangani pakta integritas," kata Ismayanti.
Dengan pakta integritas yang sudah disepakati dan ditandatangani niscaya data yang dihasilkan adalah data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan lanjut dia. "Satu data Kelautan dan Perikanan ini adalah kerja bareng pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota jadi dimohon dukungannya,"tutup Kabid Data Statistik Pusdatin KKP.
