Pengawas Perikanan Babel Lakukan Pengawasan Izin Lokasi Wisata Bahari

Kurau Barat, Bangka Tengah – Pengawas Perikanan bidang Penaatan peraturan perundang undangan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di kawasan wisata Mangrove Desa Kurau Barat Bangka Tengah, Rabu (18/04/2018).
Pengawas Perikanan DKP, Akhmad Jaya Firdaus mengatakan kegiatan pengawasan kali ini khusus mengambil lokus wisata bahari yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Secara khusus kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui terkait izin lokasi di beberapa titik wisata bahari apakah sudah memiliki izin atau belum,” kata Akhmad Jaya. Ia menambahkan bahwa pengawasan ini juga dilakukan dalam rangka menjalankan amanat UU nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa berdasarkan pasal 16 setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang atau sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.
“Meskipun masuk dalam area konservasi, kawasan wisata mangrove ini tetap harus ada izinnya, karena berdasarkan peraturan undang-undangan dijelaskan setiap orang atau lembaga yang memanfaatkan sebagian wilayah pesisir harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaannya,” tutur Akhmad.
Dalam kesempatan yang sama pengelola kawasan wisata mangrove Kurau Barat, Sabarudin menjelaskan bahwa kawasan wisata mangrove yang dikelola Kelompok Tani Gerakan Masyarakat Pecinta Alam atau biasa disebut GEMPA, 01 sudah memiliki izin lokasi. “Izin kami sudah ada sejak tahun 2016, yaitu melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/209/DISHUT/2016,” ungkap Sabarudin.
Kawasan wisata mangrove yang memiliki luas 213 hektar diberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani GEMPA 01, dan berlaku selama 35 tahun. Dalam pengelolaannya selain menawarkan wisata mengelilingi hutan mangrove, kelompok tani GEMPA juga melakukan persemaian bibit mangrove yang bisa diperoleh masyarakat secara gratis. "Disini kami juga menyemai bibit mangrove, jadi siapa saja yang membutuhkan bibit mangrove bisa minta kesini," ujar Sabarudin saat mendampingi tim pengawas perikanan DKP menyusuri hutan mangrove.
Ia berharap semakin banyak masyarakat yang mengunjungi kawasan mangrove ini semakin banyak pula yang mengetahui pentingya menjaga kelestarian alam. "Senang bila semakin banyak masyarakat kesini semakin banyak yang tau bila setiap satu hektar luas hutan mangrove dapat menyerap karbon (co2) lima kali lebih banyak daripada hutan di daratan, jadi penting untuk melestarikan mangrove," ungkap Sabarudin.
Sementara itu Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Hidayat Hamami menerangkan bila dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DKP wajib memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hidayat pengawasan izin lokasi wisata bahari dilakukan pada objek wisata bahari di Kabupaten dan Kota lingkup Provinsi Bangka Belitung. "Pengawasan secara berkala kami lakukan tidak hanya pada UPI, Pokdakan, nelayan dan sebagainya tapi juga pada kawasan wisata bahari seperti ini harapannya semakin banyak pelaku usaha kelautan perikanan yang tertib dan taat peraturan," tutup Kabid Pengawasan.

Sumber: 
Humas DKP
Penulis: 
Mutiah Sahiddin
Fotografer: 
Mutiah Sahiddin
Editor: 
Benrony Amin
Tags: 
Wisata Bahari | DkP Babel | Pengawas Perikanan Babel