Kunjungi DKP Babel, Komisi I DPRD Bangka Tengah Koordinasi Soal Asuransi Nelayan

Pangkalpinang – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Bangka Tengah pada Senin (26/02/2018). Kunjungan Kerja DPRD Bangka Tengah dilakukan untuk berkoordinasi lebih lanjut soal Program Asuransi Nelayan  khususnya di Kabupaten Bangka Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Bangka Tengah, Me Hoa mengapresiasi DKP Provinsi yang bersedia memfasilitasi kunjungan kerja Komisi I, menurutnya DPRD dan DKP merupakan mitra kerja yang harus saling bersinergi dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan. “Kunjungan kerja ini adalah agenda rutin kami dan  pada kesempatan ini tujuannya adalah dalam rangka koordinasi soal pemberian bantuan asuransi nelayan, mekanisme perpanjangan asuransi nelayan dan koordinasi terkait bantuan pemerintah pusat khususnya KKP untuk nelayan di Provinsi Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Tengah,” Jelas Me Hoa.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Padli, mengungkapkan untuk tahun 2017 realisasi asuransi nelayan adalah sebanyak 14.781 orang nelayan untuk seluruh Provinsi Bangka Belitung. “Dari 13.400 yang ditargetkan KKP, realisasi asuransi nelayan Bangka Belitung adalah sebanyak 14.781 orang, jadi sudah melebihi target pusat,” ungkap padli.

Data yang dihimpun DKP Provinsi, untuk Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 1542  orang nelayan yang memperoleh bantuan asuransi nelayan.

Padli menambahkan untuk alokasi pemberian asuransi nelayan di Tahun 2018 menurut informasi dari KKP masih sama dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 500.00 asuransi. “Dari Kementerian alokasi asuransi nelayan tahun ini targetnya adalah sebanyak 500.000 asuransi untuk seluruh Indonesia, alokasi untuk Bangka Belitung sepertinya masih sama seperti tahun lalu yaitu sebanyak 13.400 asuransi,”jelas padli.

“Namun demikian bagi Nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tidak boleh diusulkan kembali dan diharapkan dapat mengikuti program asuransi secara mandiri,” ungkap Padli.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Bangka Tengah, Maryam mengatakan apabila ada alokasi asuransi di Tahun 2018, kiranya DKP Provinsi dapat mengakomodir usulan dari Kabupaten Bangka Tengah. Pasalnya menurut Maryam tidak semua nelayan khususnya yang ada di Bangka Tengah mampu untuk membayar polis asuransi secara mandiri. “Kondisi nelayan pesisir di Bangka Tengah cukup memprihatinkan, untuk membayar premi asuransi secara mandiri sebesar Rp175.000 itu cukup berat bagi mereka,” Jelas Maryam.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Bangka Tengah mengungkapkan pihaknya siap untuk terus menyosialisasikan manfaat asuransi nelayan. “Sejak pertama kali diluncurkan kami menyadari bahwa program seperti ini ada jangka waktunya, tidak mungkin negara akan terus membiayai, untuk itu setiap ada kesempatan kami selalu memotivasi para nelayan untuk ikut program asuransi karena manfaatnya luar biasa,” Jelas Dedi.

Bantuan Premi Asuransi Nelayan merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2016.  Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan program ini adalah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan; menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi; membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri.

Adapun syarat penerima bantuan premi asuransi nelayan diantaranya memiliki kartu Nelayan yang masih berlaku; memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening tabungan; menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross tonnage (gt); berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 desember 2017; tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah daerah atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah daerah namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; bagi nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari kementerian kelautan dan perikanan tahun 2016 tidak boleh diusulkan kembali dan diharapkan dapat mengikuti program asuransi secara mandiri; tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

 

Sumber: 
Humas DKP
Penulis: 
Mutiah Sahiddin
Fotografer: 
Mutiah Sahiddin
Editor: 
Benrony Amin
Tags: 
DkP Babel | Asuransi Nelayan Babel