DKP Provinsi Sampaikan LKPJ Gubernur kepada Komisi II

Pangkalpinang- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Hardi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2016 urusan pilihan Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Komisi, Kantor DPRD Provinsi pada Senin (10/04). Dalam laporannya Hardi menyatakan selama kurun waktu pelaksanaan lima tahun DKP Provinsi memperoleh anggaran sebesar Rp101.597.418.563 dengan menjalankan 15 Program dan 141 kegiatan.

"Selama kurun waktu lima tahun anggaran untuk pengembangan kelautan dan perikanan baru mencapai 101 Milyar lebih, dan sebagai Provinsi dengan nomenkatur kepulauan selayaknya anggaran untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat lebih optimal lagi besarannya." ungkap Hardi. Di hadapan Komisi II DPRD Provinsi yang menjadi mitra kerja DKP, Hardi juga menyebutkan bahwa persentase hasil capaian kinerja DKP diatas 100 % selama tiga tahun anggaran yaitu tahun 2012, 2015 dan 2016 dari total pelaksanaan renstra lima tahunan yaitu 2012 - 2016. "Meskipun pada tahun 2013 dan 2014 tidak mencapai rata-rata 100% namun tetap menunjukkan angka capaian yang cukup optimal yaitu sebesar 94.10%" tambah Hardi.

Ia juga menuturkan bahwa pada tahun 2016 lalu DKP mempunyai pekerjaan rumah yang besar yaitu penyelesaian Dokumen RZWP3K, "Dokumen RZWP3K tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan sistem swakelola namun baru dapat diselesaikan untuk wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan dua parameter." Tim kami saat ini sedang berupaya keras untuk menyelesaikan  Dokumen Rencana Zonasi dan kami optmis dapat diselesaikan di tahun ini" Katanya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan meminta kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk fokus pada penyelesaian dokumen Rencana Zonasi, "Rencana Zonasi di Bangka Belitung ini bagaimanapun harus segera rampung karena menyangkut payung hukum bagi pengembangan pariwisata, pertambangan dan perikanan. Biar segera ada kejelasan mana wilayah untuk perikanan, pertambangan dan wisata." Tegas Aksan

Lebih lanjut ia juga meminta kepada Kepala DKP untuk meningkatkan kerjasama dan konsolidasi antara Perangkat Daerah dengan Komisi II DPRD sebagai mitra kerja. "Kita ini, Komisi dan DKP adalah mitra kerja selayaknya kita semakin bersinergi jadi sama-sama kita membangun Kelautan dan Perikanan agar semakin berjaya" Tutup Aksan.

Sumber: 
Humas
Penulis: 
Mutiah Sahiddin
Fotografer: 
Mutiah Sahiddin
Editor: 
Fhores Fherado, MPS,M.Eng

Berita

02/01/2016 | Humas DKP (js)
818 kali dilihat
20/08/2015 | Humas DKP (js)
711 kali dilihat
12/11/2015 | humas DKP(js)
663 kali dilihat
05/11/2015 | Humas DKP (js)
566 kali dilihat