DKP Provinsi Lakukan Inventarisasi P3D Kawasan Konservasi

Pangkalan Baru - Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan berbagai implikasi disegala bidang termasuk didalamnya  urusan kelautan dan perikanan. Pemberian kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah pusat dan provinsi secara langsung berdampak pula terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Menyikapi hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mengumpulkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota guna membahas inventarisasi P3D kawasan konservasi di Hotel Santika, Senin (11/05).  Hadir sebagai Narasumber, Muhammad Saefudin dari Direktorat Konservasi, Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Nita Rosalin  dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 2 (SUPD 2) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Kabid Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi, Kristiatlizar menjelaskan dalam masa peralihan dan untuk menghindari stagnansi penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah yang dapat berakibat terjadinya degradasi kualitas ekosistem yang semakin parah, terhentinya upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati , terhentinya pelayanan kepada masyarakat maka pengelolaaan kawasan ini harus tetap dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintah yang ada sampai diserahkannya P3D ." Artinya sampai pengalihan ini selesai tanggungjawab pengelolaan masih menjadi kewenangan  Kabupaten/Kota" kata Kristiatlizar. 

Narasumber dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 2 (SUPD 2) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nita Rosalin menghimbau kepada DKP Provinsi untuk segera menindaklanjuti draft percepatan pengalihan kewenangan P3D, Kemendagri juga sedang menggodok RPP mengenai kebijakan khusus terkait Provinsi bercirikan kepulauan. "Kami mohon juga masukan Bapak dan Ibu terkait penerbitan RPP Provinsi bercirikan kepulauan dimana Bangka Belitung termasuk didalamnya" Kata Nita di sela kegiatan.

Saat ini fokus DKP Provinsi adalah untuk menyelesaikan rencana zonasi karena zonasi ini juga terkait dengan kawasan konservasi." jelas Kristiatlizar. Sedangkan untuk tekhnis lebih lanjut terkait P3D kawasan konservasi ini DKP Provinsi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tutup Kristiatlizar.

 

Penulis: 
Mutiah Sahiddin
Fotografer: 
Mutiah Sahiddin
Editor: 
Fhores Fherado
Tags: 
Implementasi UU No. 23 Tahun 2014