Dirjen Perikanan Tangkap Sosialisasikan SEHAT Nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang- Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dan Pelaku Usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan Fasilitasi dilaksanakan pada Kamis (07/09) dengan menghadirkan narasumber Direktur Perizinan dan Kenelayanan DJPT, narasumber dari Kemenko Perekonomian dan narasumber dari Kantor Wilayah BPN Bangka Belitung. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan DPD HNSI Bangka Belitung, perwakilan Dinas kabupaten dan Kota, perwakilan dari perbankan serta perwakilan kantor BPN Kabupaten dan kota.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap, Syaifudin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan yang seringkali tergantung dari sisi permodalan pada tengkulak. "Sertipikat Hak atas Tanah Nelayan ini nantinya diharapkan akan mempermudah para nelayan untuk mengakses modal dari perbankan" Jelas Syaifuddin
"Dan kami juga berharap Dinas Provinsi dapat menguatkan pembinaan kepada nelayan agar memperoleh sertipikat sehingga mereka bisa mengalihkan ketergantungan pada tengkulak ke pihak perbankan atau KUR dari lembaga yang kredibel" tambah Syaifuddin.
Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2016 dari 1000 sertipikat yang ditargetkan KKP untuk diterbitkan sudah terealisasi sebanyak 950 sertipikat.
"Tahun lalu persentase capaian Sehat Bangka Belitung sudah sangat baik, namun saya harap tahun ini bisa mencapai 100 persen."Imbuh Syaifuddin

Narasumber dari Kemenko Perekonomian, Yuana Rohma Astuti menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor terkait percepatan pemberdayaan masyarakat melalui sertipikasi tanah.
"Kemenko Perekonomian berkomitmen dan terus berupaya  agar nota kesepahaman lintas sektor dapat segera ditandatangani,  karena beberapa kerjasama akan segera berakhir." Ungkap Yuana. Ia juga meminta agar Kementerian Lembaga dapat memberikan database pemberdayaan pasca sertipilasi hak atas tanah yang telah dilakukan.
 "Database tersebut kiranya ditembuskan kepada Kemenko Perekonomian sebagai koordinator lintas sektor sehingga tidak tumpang tindih dan meminimalisir miss match alokasi anggaran"Tutup Yuana mengakhiri paparannya.

Sumber: 
Humas
Penulis: 
Mutiah Sahiddin
Fotografer: 
Mutiah Sahiddin
Editor: 
Fhores Fherado, MPS,M.Eng
Tags: 
Fasilitasi SEHAT Nelayan