April 2017, Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Kota dengan Inflasi Tertinggi

Paangkalpinang-  Badan Pusat Statistik merilis informasi terbaru mengenai laju inflasi nasional, dimana Pangkalpinang dan Tanjung Pandan tercatat sebagai kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan April 2017. Data BPS menyebutkan inflasi tahun kalender Pangkalpinang adalah yang tertinggi yaitu sebesar 2,01 persen dan Tanjung Pandan sebesar 0,84 persen. Kepala BPS Bangka Belitung, Darwis Sitorus mengatakan  inflasi tahun ke tahun Kota Pangkalpinang juga merupakan yang tertinggi.

"Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunikan tersendiri, karena pada waktu-waktu tertentu angka inflasi bisa sangat tinggi, Bulan April 2017 ini bertepatan dengan perayaan Cheng Beng hal  inilah yang mempengaruhi naiknya tingkat inflasi."Jelas Dharwis.

Adapun komoditas yang mempengaruhi inflasi di Bulan April diantaranya pada peringkat pertama adalah tarif angkutan udara. "Dari lima belas komoditas penyumbang inflasi, angkutan udara berada di posisi pertama dan menyumbangkan 0.99 persen terhadap inflasi di Pangkalpinang," Tambah Darwis . Kelompok ikan-ikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap laju inflasi Pangkalpinang. "Tercatat dari 15 komoditas penyumbang inflasi, 8 diantaranya disumbangkan oleh produk perikanan  yaitu Ikan Dencis, Ikan Kembung, Ikan Hapau, Udang Basah, Cumi- cumi, sotong, Ikan Merah dan Ikan Tenggiri." Jelas Dharwis.

Untuk sub sektor perikanan, pada bulan April 2017 Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya (NTNP) mengalami kenaikan indeks sebesar 0.40 persen. Pada Kelompok Penangkapan Ikan (Nilai Tukar Nelayan) naik sebesar 0,41 persen yaitu 114.88   Sedangkan pada kelompok budidaya ikan (NTPi) naik sebesar 0.34 persen, dengan angka NTPi sebesar 101.70.

Sumber: 
Humas DKP
Penulis: 
Mutiah Sahiddin
Fotografer: 
Mutiah Sahiddin
Editor: 
Fhores Fherado, MPS,M.Eng
Tags: 
Inflasi Babel

Berita

20/08/2015 | Humas DKP (js)
1,003 kali dilihat
02/01/2016 | Humas DKP (js)
819 kali dilihat
12/11/2015 | humas DKP(js)
671 kali dilihat
05/11/2015 | Humas DKP (js)
566 kali dilihat